Disnaker Jadwalkan Undang Perusahaan, Siarkan Aturan Prioritas Tenaga Kerja Lokal

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG — Tuntutan DPRD Bontang agar Pemkot Bontang menyiarkan aturan prioritas tenaga kerja lokal kepada perusahaan ditanggapi cepat pemerintah.
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Bontang menjadwalkan bakal mengundang seluruh perusahaan yang beroperasi di Kota Bontang terkait aturan prioritaskam tenaga kerja lokal.
Pihaknya mengaku, baru mengagendakan pertemuan setelah hari raya Idul Fitri mendatang. “Kita akan panggil selesai lebaran lah yah,” ujar Kepala Dinas Disnaker, Ahmad Aznem kepada wartawan belum lama ini.
Aznem-begitu akrab disapa mengatakan,  sudah menjadi tugas pemerintah untuk menyiarkan produk hukum daerah baru kepada objek hukum, yakni perusahaan.
Di samping itu, aturan ini juga bakal disosialisasikan kepada masyarakat umum. Disnaker bakal turut mengundang perwakilan tokoh-tokoh masyarakat, ormas dan perwakilan dari kelurahan dalam sosialisasi yang akan digelar nanti.
Ia menjelaskan,  dalam Perda perubahan nomor 1/2009 Tentang Rekrutmen dan Tenaga Kerja mengatur komposisi pekerja lokal sebanyak 75 persen dari total kebutuhan karyawan.
Aturan ini menjadi dasar pemerintah agar para perusahaan benar-benar menerapkan komposisi karyawan lokal di perusahaan mereka.
“Ini jadi kewajiban bagi perusahaan agar tunduk dan patuh terhadap aturan daerah,” ujar Aznem.
Diberitakan sebelumnya, praktik perusahaan mendatangkan pekerja dari luar daerah disorot DPRD Bontang. Praktik ini tak mematuhi aturan daerah yang mewajibkan perusahaan memprioritaskan tenaga lokal.
Ketua Komisi I DPRD Bontang, Agus Haris menilai pemerintah harus segera mengambil langkah agar aturan ini dipahami  seluruh perusahaan yang beroperasi di Kota Bontang.