Ketua Tim Hukum BPN Sebut Rezim Korup, Begini Respon Sandiaga Uno: Kerja Monumental Kolosal

TRIBUNKALTIM.CO – Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo – Sandiaga Uno telah mendaftarkan gugatan Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi.
Dala sengketa di Mahkamah Konstitusi, BPN Prabowo – Sandiaga Uno diwakili tim hukum yang dipimpin eks Wakil Ketua KPK Bambang WIdjojanto.
Meski demikian, saat mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, ada ucapan Bambang Widjojanto yang menjadi polemik, lantaran dinilai bernada provokatif.
Dalam komentarnya, Bambang Widjojanton menuding pemerintahan sebagai rezim korup.
Dan lantas meminta Mahkamah Konstitusi tak menjadi bagian dari ”rezim korup”, tersebut.
Calon Wakil Presiden, Sandiaga Uno menangapi pernyataan Ketua Tim Hukum BPN Parbowo -Sandi, Bambang Widjojanto, soal rezim korupsi saat mendaftarkan gugatan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (24/5/2019) lalu.
Sandiaga Uno menilai pernyataan Bambang Widjojanto itu merupakan bentuk kekhawatiran dari masyarakat.
Dengan itu, menurutnya, perilaku korupsi itu harus diperangi dan itu merupakan tanggung jawab semua warga negara Indonesia.
“Karena ini (penanganan korupsi) bukan kerja satu dua orang tapi ini kerja monumental kolosal untuk menghilangkan praktek korupsi.
Baik di bidang politik usaha, pangan, dan sebagainya,” ucap Sandiaga Uno Jalan Cikupa 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (25/5/2019).