Relawan Indonesia Kerja Usulkan Calon Meneg BUMN yang Berkomitmen Memajukan Laut

Medan, sebagai.com – Setelah penetapan pasangan calon terpilih presiden dan wakil presiden Indonesia 2019 – 2024, Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin, partai politik dan kelompok relawan pendukung Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin, mulai ambil ancang – ancang menyodorkan kader terbaiknya untuk bisa diangkat menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin. Salah satu pos kementerian yang menjadi incaran partai adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Wajar saja Kementerian BUMN menjadi incaran karena paling dianggap strategis.
Dengan memiliki saham di 115 perusahaan BUMN dan mengelola uang sebesar Rp 8,092 triliun, maka Kementerian BUMN tidak pernah lepas dari kepentingan politik dan bisnis. Namun meski sarat kepentingan politik dan bisnis, calon menteri BUMN diharapkan sosok yang profesional dan mampu menaikkan performa BUMN menjadi perusahaan berkelas internasional. Beberapa nama calon menteri BUMN akhir – akhir ini santer disebut layak menggantikan Rini Soemarno. Namun bagaimana pandangan relawan Jokowi ?
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Relawan Indonesia Kerja (RIK) Sahat Simatupang menyarankan, Presiden Jokowi mulai melakukan seleksi kepada calon menterinya. Rekam jejak, profesionalitas, dan loyalitas bisa menjadi pertimbangan untuk mengangkat calon menteri atau pembantu presiden.
Khusus untuk calon menteri BUMN, ujar Sahat, RIK mengusulkan dari kalangan profesional yang mengerti dan mampu membangun bisnis kelautan dan perikanan. “BUMN sektor perikanan diharapkan ikut mendukung industri perikanan nasional, memperbaiki distribusi dan logistik hasil perikanan dan pada gilirannya memberikan devisa bagi negara.” kata Sahat Simatupang, Rabu (10/72019).
Menteri BUMN mendatang, ujar Sahat, haruslah sosok yang ingin memajukan usaha dan industri perikanan nasional yang bersifat perintisan maupun strategis. “sebagai lain dalam bidang operator logistik, meliputi pengadaan, penyimpanan, pengangkutan, dan distribusi, serta pengelolaan sentra kelautan dan perikanan terpadu.” kata Sahat.
Dewan Pimpinan Pusat RIK, ujar Sahat berkepentingan menyarankan kepada Jokowi agar memilih calon menteri BUMN yang melirik potensi kelautan dan perikanan karena menurut Sahat, potensi tangkap perikanan Indonesia masih sangat besar, demikian pula dengan pengolahan.
“Lost potensi kerugian negara per tahun bisa mencapai 20 miliar dolar AS atau Rp 240 triliun dari sektor perikanan. Penyebabnya karena BUMN sektor kelautan dan perikanan lemah.” ujar Sahat yang juga Ketua Perhimpunan Aktivis 98 Sumatera Utara.
Sosok Meneg BUMN mendatang, sambung Sahat, harus punya visi bisnis di laut. BUMN kelautan dan perikanan, sambung Sahat, harus bersinergi dengan swasta dalam menggarap hasil laut agar kerugian negara sebesar Rp 240 triliun pertahun berubah menjadi pendapatan untuk negara.
“Kalau Meneg BUMN mendatang optimal menggarap laut melalui BUMN kelautan dan perikanan, saya yakin akan jadi raksasa bisnis ikan dunia. Laut Indonesia berlimpah ikan, belum lagi ikan budidaya. Perusahaan ikan budidaya terbesar di dunia saat ini beroperasi di Indonesia dan mengekspor ikan tilapia ke Amerika dan Eropa. Namun sayangnya Meneg BUMN saat ini Rini Soemarno tidak optimal menggarap sektor kelautan dan perikanan. Rini terlalu lama berkutat pada BUMN migas dan pertambangan,” ujar Sahat.
Melihat catatan sejumlah tokoh dibalik kemenangan Jokowi – KH Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 kali ini, RIK, ujar Sahat menilai tiga pengusaha nasional layak jadi menteri BUMN sebagai lain Wahyu Sakti Trenggono, Bahlil Lahadalia (Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda) dan Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo).
“Tapi kami melihat untuk menjawab tantangan zaman saat ini Wahyu Sakti Trenggono lebih tepat karena pengalamannya dan loyalitasnya kepada Pak Jokowi. Bendahara Umum Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja tersebut juga bukan pengusaha yang besar karena asosiasi profesi melainkan karena kejeliannya memanfaatkan peluang bisnis.” kata Sahat.
Tugas terberat Meneg BUMN mendatang, sambung Sahat adalah mengatasi defisit transaksi berjalan yang sering dikeluhkan oleh Presiden Jokowi.
“Kunci mengatasi masalah defisit transaksi berjalan adalah meningkatkan kinerja ekspor dan investasi. Tanpa hal itu, maka sulit membayangkan Indonesia menjadi negara lebih baik di masa depan. Sinergi BUMN dan swastamemperkuat Usaha Kecil Menengah dan Koperasi. Untuk itu diperlukan Meneg BUMN yang kolabratif,” tutur Sahat yang juga Wakil Direktur 1 Direktorat Relawan Tim Kampanye Daerah Koalisi Indonesia Kerja (TKD – KIK) Sumatera Utara.
Mengenai merger dan membagun holding BUMN, ujar Sahat,sebenarnya cukup dibahas para deputi. “Menteri hanya memberi panduan saja agar penggabungan beberapa usaha BUMN jangan mematikan swasta dan UKM karena penggabungan BUMN akan menambah kapital berlipat ganda yang pada giliranya berpotensi mengancam swasta. BUMN tidak boleh merasa lebih nasionalis dari swasta ” sebutnya.
Sumber: Suara Pembaruan